Ketum YLBHI CNI, Diduga Ketua DPRD Batubara Sewa Lahan Pertapakan Kantor Bupati Ke Poktan 7 juta /Ha

Rahmat Hidayat

- Redaktur

Senin, 27 Mei 2024 - 20:50 WIB

4019 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batu Bara | Diduga Ketua DPRD BATU BARA menyewakan lahan pertapakan kantor Bupati ke Poktan, Rp. 7 juta /Ha.

Menurut Ketua Umum Khairul Abdi Silalahi, S. H, M. H, bahwa tugas pokok Kepala BKAD adalah memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yakni berdasarkan makna Trias Politica di Indonesia Kekuasaan terdiri dari 3 (tiga) yaitu:
1. Kekuasaan Eksekutif adalah Kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang dan Roda Pemerintahan, apabila Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Laksanakan Oleh Bupati atau Wali Kota.
2. Kekuasaan Legislatif adalah Kekuasaan untuk membuat Undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya secara sederhana.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Disampaikan Ketua Umum YLBHI CNI Khairul Abdi Silalahi, S. H, .M. H, Ketua DPRD atau anggota DPRD merupakan bagian dari Legislatif sebagaimana tupoksinya untuk mencegah kesewenang-wenangan Bupati, Lembaga ini merupakan wakil dari rakyat ini di berikan kekuasaan untuk membuat Peraturan Daerah (PERDA) dan menetapkannya.

Tidak hanya itu , Ketua DPRD atau DPRD Kabupaten Batubara juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan Bupati dan sejajarnya yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Dan DPRD Kabupaten Batubara juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia Penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga kepada Bupati merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan Kepala Daerah seperti Bupati,” Cetusnya

Bahwa atas berita di media yang menyatakan dari Kasatpol PP Kabupaten Batubara yang diterimanya dari Kelompok tani (POKTAN) telah membayar sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per hektar dari Ketua DPRD Batu bara.

Bahwa sebanyak 12,5 hektar lahan di sewakan kepada Kelompok tani (POKTAN) sejak tahun 2023 sampai sekarang tampa di ketahui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Batu bara.

Bahwa apabila terjadi apa yang di sampai di media tersebut jelas Ketua DPRD Kab. Batu bara telah menyalahkan Wewenang sebagai Pimpinan Legislatif kabupaten Batu bara jelas merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

Dijelaskan Ketua Umum YLBHI CNI Khairul Abdi Silalahi, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

“Menurut Ketua Umum YLBHI CNI Khairul Abdi Silalahi, S. H,M. H, bahwa Ketua DPRD Kabupaten Batubara yang menyewakan Lahan Pertapakan Perkantoran Bupati Batubara adalah penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:
1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Ketua Umum YLBHI CNI Khairul Abdi Silalahi,S. H, M. H menyampaikan atas kejadian Ketua DPRD Kabupaten Batubara yang menyewakan Lahan Pertapakan Perkantoran Kantor Bupati meminta pihak berwajib dapat melakukan Proses penyelidikan diduga tindak pidana Korupsi yang dapat merugikan Negara terutama Pemerintahan kabupaten Batu bara.

Sumber : Khairul Abdi Silalahi, S. H, M.H
Editor. : Rahmat Hidayat

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sahuti Keluhan Masyarakat, Polres Batu Bara Tangkap Bandar Narkoba di Datuk Lima Puluh
Lagi…Polres Batu Bara “Gempur” Jaringan Narkoba, 1 Bandar Berhasil Diamankan
Kapolsek Indrapura, Pengamanan Gereja Tempat Beribadah Umat Kristen Wujud Kepedulian Polri 
Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Unit PPA Satreskrim Polres Batubara Sudah Layangkan Surat SP2HP Ke PJU
Kanal Marannu: Upaya Solusi Krisis Air di Jeneponto
Antisipasi Premanisme dan Kejahatan Jalan, Polsek Lima Puluh Patroli Malam
Kanit Binmas Polsek Madang Deras, Antisipasi Kejahatan Atau Premanisme Hubungi 110 Call Center
Antisipasi Pelanggaran laka Lantas dan C3 di Daerah Rawan Unit Lantas Polres Batu Bara Patroli Blue Light

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 17:37 WIB

Keluarga Besar AMI Mengucapkan ‘Selamat dan Sukses Atas Terpilihnya PJ Bupati Kabupaten Bekasi, Dr. H. Moh. Ikhwan Syataria, ST SE MM’

Minggu, 5 Mei 2024 - 22:10 WIB

Wakil Kepala Intelijen Investigasi Negara D.Silalahi Do’akan Pimred Jabar Express yang Sedang Sakit

Minggu, 5 Mei 2024 - 17:36 WIB

Warga Panbar Curhat ke Helmy Halim Soal SMP Negeri

Sabtu, 4 Mei 2024 - 17:11 WIB

Berikut 8 Alasan, Mochtar Mohamad Maju Pilkada Walikota Bekasi 2024

Jumat, 3 Mei 2024 - 17:26 WIB

Sinyal Didukung Ketua DPW PKB Jabar, M2 Mantap Maju Pilkada Kota Bekasi

Rabu, 24 April 2024 - 20:33 WIB

Didukung Rahmat Effendi, Mochtar Mohamad Maju Pilkada Kota Bekasi

Berita Terbaru